Banten — Jeritan dan kekhawatiran para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Provinsi Banten kian tak terbendung. Satu per satu, guru tingkat SMA/SMK mulai mengeluhkan rencana pemangkasan tunjangan kinerja (tukin), yang dinilai sangat drastis dan tidak berpihak pada tenaga pendidik.

 

Para guru menyampaikan bahwa sejak tahun 2021 hingga 2025, mereka menerima tukin sebesar Rp2,5 juta per bulan. Namun pada tahun ini, nominal tersebut dikabarkan turun menjadi Rp1,5 juta.

 

Lebih memprihatinkan lagi, untuk guru P3K yang diangkat pada tahun 2025, tukin yang akan diterima hanya sebesar Rp350 ribu.

 

Meski hingga Maret 2026 pencairan tukin sejak Januari belum diterima, isu pemangkasan tajam sudah ramai diperbincangkan. Hal ini diperkuat dengan adanya input nominal yang telah beredar di kalangan internal.

 

“Ini sangat memukul kami. Di tengah tuntutan profesionalisme dan tanggung jawab besar dalam mendidik, justru penghargaan terhadap kinerja kami dipangkas”, ujar beberapa guru SMA dan SMK saat menyampaikan curhatan dan keluh kesahnya kepada Ketua Umum LSM Geram, Alamsyah, Rabu 4 Maret 2026.

 

Menanggapi hal tersebut, aktivis asal Kabupaten Tangerang, Alamsyah yang juga pemilik Geram Grup, menyayangkan kebijakan yang dinilai merugikan para tenaga pendidik.

 

Ia menegaskan, jika benar pencairan tukin dalam waktu dekat sesuai dengan keluhan para guru, dirinya akan segera mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat kepada Andra Soni, selaku Gubernur Banten untuk meminta klarifikasi dan mengkaji kembali kebijakan 

nya.

 

“Bukan tanpa sebab, tunjangan kinerja guru sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kalau tunjangannya saja tidak dihargai, bagaimana masa depan dunia pendidikan kita?”, tegas Alamsyah.

 

Ia juga meminta, agar kebijakan tersebut dikaji ulang. Menurutnya, dalih efisiensi tidak tepat jika diterapkan pada sektor pendidikan, khususnya kepada para guru yang menjadi ujung tombak pembangunan sumber daya manusia.

 

“Para guru sudah cukup bersabar. Seharusnya tukin Januari diterima Februari, tapi hingga Maret belum juga cair. Ini harus menjadi perhatian serius”, tambahnya.

 

Lebih lanjut, Alamsyah mengingatkan agar pemerintah Provinsi Banten tidak keliru dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

 

Ia menilai, efisiensi seharusnya difokuskan pada kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta rapat-rapat di luar kota yang selama ini dinilai kurang efektif dan cenderung membebani anggaran.

 

“Jangan sampai pemangkasan tukin ini menjadi isu yang di kaitan dengan  program unggulan ‘bang andra’ (bangun jalan desa sejahtera)” tandasnya.