TANGERANG — Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi, mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam persoalan jebolnya realisasi retribusi parkir tepi jalan umum dari tahun ke tahun di Kabupaten Tangerang.
Dirinya menitik beratkan pada potensi yang seharusnya sangat besar pada sektor ini, dengan total 27 Kecamatan, 246 Desa serta 28 Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang sebagai potensi pendapatan retribusi.
Bahkan menurutnya, persoalan utama penyebab rendahnya pendapatan retribusi bukan terletak pada ketiadaan potensi, melainkan karena lemahnya sistem pengelolaan parkir tersebut.
“Jika dikelola dengan baik, maka pendapatan dari sektor parkir ini akan jauh lebih besar. Diduga retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Tangerang ini bocor pada tingkat manajemen pengelola,” tegasnya, dikutip Sabtu, 25 April 2026.
Menanggapi persoalan ini, menurutnya pemangku kebijakan dalam hal ini Bupati Tangerang, harus melakukan tindakan tegas terhadap OPD terkait.
Jangan sampai, terdapat tindakan-tindakan nakal dengan dalih peningkatan PAD, justru menggerogoti potensi PAD Kabupaten Tangerang itu sendiri.
“Bupati Tangerang harus melakukan tindakan terhadap para pejabat OPD yang diduga nakal dalam pengejar peningkatan PAD,” kata Jandi.
Diberitakan sebelumnya, realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun kian memprihatinkan, tidak sekalipun pendapatan retribusi dari sektor ini mendekati target yang telah ditentukan sejak tahun 2020 lalu.
Persoalan tidak tercapainya target pendapatan retribusi sektor parkir tepi jalan ini pun, melibatkan sejumlah persoalan yang cukup kompleks. Bayangkan saja, dari target yang ditetapkan Rp. 400 juta untuk tahun 2025, hanya terealisasi Rp. 5.420.000 atau sekitar 1,36 persennya.
Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Parkir pada Dinas Perhubungan (DIshub) Kabupaten Tangerang, Atmaja, mengakui bahwa terdapat banyak hambatan agar realisasi retribusi parkir tepi jalan umum ini dapat mencapai target.
Mulai dari persoalan lokus yang tidak jelas, jumlah personel sampai persoalan-persoalan gesekan dengan masyarakat di lapangan.
“Akhirnya mah karena kita punya target, yah dari mana bae lah kadang mah nombokin. Karena gak ada, emang gak ada lokusnya,” ungkap Atmaja.
Tinggalkan Balasan